BPK Temukan Kelebihan Bayar Miliaran Rupiah dan Dana BOSP Bermasalah di Pemprov NTB

BPK Temukan Kelebihan Bayar Miliaran Rupiah dan Dana BOSP(Sumber:Youtube/NTB SATU)
NTB - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkap sejumlah temuan penting dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025.

Temuan tersebut mencakup kelebihan pembayaran belanja, pengelolaan dana pendidikan yang belum tertib, hingga pemanfaatan aset daerah yang dinilai belum optimal.

Ketua BPK RI, Isma Yatun, menjelaskan bahwa salah satu temuan terbesar berasal dari belanja barang dan jasa pada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta puluhan sekolah di NTB.

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan kelebihan pembayaran yang nilainya mencapai lebih dari Rp10 miliar.

Sebagian dana memang telah dikembalikan ke kas daerah selama proses pemeriksaan berlangsung.

Namun masih terdapat miliaran rupiah yang harus dipulihkan oleh pihak terkait sesuai rekomendasi BPK.

Baca juga: NTB Cetak Paralegal untuk Perluas Akses Keadilan Hingga Tingkat Desa

Dana Pendidikan dan Infrastruktur Jadi Sorotan

Selain belanja barang dan jasa, BPK juga menemukan kelebihan pembayaran pada kegiatan pemeliharaan jalan di beberapa balai pemeliharaan jalan provinsi.

Nilai temuan tersebut mencapai miliaran rupiah dan hingga laporan diterbitkan, dana tersebut belum sepenuhnya dikembalikan ke kas daerah.

Temuan lainnya muncul pada pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

BPK menemukan adanya dana ratusan juta rupiah yang belum dapat dipastikan keberadaannya pada sejumlah sekolah.

Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat pemanfaatan dana pendidikan yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

Karena itu, BPK meminta pemerintah daerah melalui instansi terkait segera melakukan langkah pemulihan dan memastikan pengelolaan dana pendidikan berjalan sesuai aturan.

Pengelolaan Aset dan PAD Belum Maksimal

Pemeriksaan juga menyoroti pengelolaan aset daerah yang belum memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sejumlah aset milik pemerintah masih belum dimanfaatkan secara produktif dan belum memiliki rencana pengelolaan yang jelas.