Menelusuri Jejak Sejarah Perjuangan dan Kelahiran Hari Jadi Provinsi NTB

Hari Jadi NTB Tahun 2025 (ntbprov.go.id)

NTB - Hari Jadi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang diperingati setiap tahunnya memiliki latar belakang sejarah yang sangat kaya. Proses pembentukan provinsi ini tidak terjadi dalam semalam, melainkan melalui kerangka perjuangan politis dan administratif yang cukup lama serta dinamis pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Sebelum berdiri sendiri sebagai sebuah provinsi yang mandiri, wilayah NTB sempat mengalami beberapa kali perubahan status administrasi negara. Di masa awal setelah kemerdekaan, wilayah ini sempat menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur dalam konsepsi Negara Republik Indonesia Serikat (RIS).

Perubahan kembali terjadi setelah adanya pengakuan kedaulatan. Wilayah yang terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa ini kemudian dilebur dan dimasukkan ke dalam bagian dari Provinsi Sunda Kecil. Dinamika peralihan ini menunjukkan betapa panjangnya proses penataan daerah yang harus dilalui oleh para tokoh bangsa dan daerah pada masa itu.

Baca juga: Gubernur Iqbal Dorong Pembenahan Data Perikanan NTB agar Program Nelayan Lebih Tepat Sasaran

Setelah melewati berbagai proses perubahan ketatanegaraan pasca proklamasi, titik terang pembentukan daerah mandiri akhirnya terwujud. Secara resmi pada tahun 1958, Pemerintah Pusat menetapkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Undang-undang ini resmi diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1958. Bersamaan dengan momen bersejarah tersebut, AR. Moh. Ruslan Djakraningrat ditunjuk dan diangkat sebagai Gubernur NTB yang pertama.

Meskipun secara yuridis formal Provinsi NTB yang meliputi 6 Daerah Tingkat II telah dibentuk pada tanggal 14 Agustus 1958, roda penyelenggaraan pemerintahan di lapangan tidak langsung berubah seketika. Pada masa transisi tersebut, roda pemerintahan daerah masih berjalan berdasarkan regulasi lama, yaitu UU Nomor 44 Tahun 1950 dan UU Nomor 1 Tahun 1957.

Masa transisi dan penyesuaian administratif ini berlangsung hingga beberapa bulan kemudian. Momen krusial yang dinanti akhirnya tiba pada tanggal 17 Desember 1958. Pada tanggal tersebut, Pemerintah Daerah Lombok dan Pemerintah Daerah Sumbawa secara resmi dilikuidasi ke dalam satu kesatuan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Baca juga: DLH Kota Bima Perkuat Pengelolaan Sampah Organik Jelang Lomba Kelurahan NTB 2026

Peristiwa likuidasi kedauatan daerah lama inilah yang menjadi penanda resmi berdirinya pemerintahan secara penuh. Oleh karena itu, hingga saat ini, masyarakat dan pemerintah daerah memperingati tanggal 17 Desember sebagai Hari Jadi Provinsi NTB—sebuah momentum untuk mengenang berdirinya secara nyata pemerintahan yang mandiri, bersatu, dan berdaulat di Bumi Gora.