Gubernur Iqbal Dorong Pembenahan Data Perikanan NTB agar Program Nelayan Lebih Tepat Sasaran

Gubernur NTB, Lalu Muhamad (Sumber:YoutUbe/NTB SATU)

NTB - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong pembenahan data sektor kelautan dan perikanan agar berbagai program pemerintah dapat berjalan lebih tepat sasaran.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menilai akurasi data perikanan masih menjadi tantangan yang memengaruhi efektivitas kebijakan, termasuk penyaluran bantuan dan subsidi bagi nelayan.

Menurut Gubernur Iqbal, persoalan validitas data tidak hanya terjadi di NTB, tetapi juga menjadi tantangan di berbagai daerah di Indonesia.

Karena itu, ia mengusulkan agar NTB menjadi daerah percontohan (pilot project) dalam upaya memperbaiki sistem pendataan sektor perikanan.

Baca juga: Pick-up Terjun ke Jurang di Bima, Ibu dan Bayi Meninggal Dunia di Tanjakan Lapisu

Fokus Pembenahan di Dua Wilayah Perikanan

Gubernur Iqbal mengusulkan pembenahan dimulai pada dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni WPP 573 dan WPP 713. Kedua wilayah tersebut menjadi kawasan utama aktivitas nelayan NTB sehingga dinilai tepat sebagai lokasi awal penyempurnaan data.

Ia berharap data yang lebih akurat mampu mendukung penyusunan kebijakan yang lebih efektif, mulai dari penyaluran BBM bersubsidi, bantuan alat tangkap, hingga pengembangan sektor kelautan yang berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah pusat juga tengah memperbaiki kualitas basis data nasional melalui berbagai program, termasuk Sensus Ekonomi 2026 sebagai upaya meningkatkan akurasi data di berbagai sektor.

KKP Dukung Kolaborasi Perbaikan Data

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Syahril Abd. Raup, menyambut baik usulan tersebut. Menurutnya, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, organisasi nonpemerintah (NGO), dan berbagai lembaga terus memperkuat kolaborasi untuk menghasilkan data perikanan yang lebih lengkap dan presisi.

Selain memperbaiki data, KKP juga memfasilitasi pengurusan dokumen kapal dan izin melaut bagi nelayan. Langkah tersebut penting karena legalitas kapal menjadi salah satu syarat memperoleh kuota BBM subsidi.

KKP juga sedang mengkaji kemungkinan perubahan aturan wilayah penangkapan ikan agar nelayan memiliki fleksibilitas mengikuti perpindahan musim ikan tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan sumber daya laut.

Pendampingan Nelayan Terus Diperkuat

Direktur MDPI, Yasmine Simbolon, menjelaskan pihaknya turut mendampingi nelayan skala kecil dalam mengurus legalitas kapal serta melakukan validasi data bersama pemerintah daerah.

Program pendampingan di NTB menggunakan sistem jemput bola, di mana petugas mendatangi langsung para nelayan untuk mempermudah proses pengurusan dokumen. Dengan cara tersebut, nelayan tidak perlu berpindah-pindah instansi sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien.

Melalui pembenahan data yang terintegrasi, pemerintah berharap kebijakan sektor kelautan dan perikanan semakin tepat sasaran, meningkatkan kesejahteraan nelayan, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut di NTB.