Kepala BPS NTB, Wahyudin saat bertemu dengan Gubernur NTB (Istimewa)
NTB - Sejumlah siswa yang ada di NTB menyambut bahagia program prioritas pemerintah pusat, Makan Bergizi Gratis.
Kendati demikian, persebaran dapur program tersebut belum merata di NTB.
Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat distribusi dapur MBG belum seimbang antarwilayah, dengan beberapa daerah baru memiliki satu dapur, sementara daerah lain telah memiliki hingga tujuh atau delapan.
Kepala BPS NTB, Dr. Drs. Wahyudin, menyebut bahwa hingga saat ini keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung program prioritas nasional ini masih sangat minim.
“Sekarang ini keterlibatan Pemda belum ada, baru dari nasional. Nah, Pemda yang kita harapkan nantinya menjaga program ini,” ungkap Wahyudin, Selasa, 15 Juli 2025.
Menurut data BPS, sejauh ini baru sekitar 38 hingga 39 dapur MBG yang terdata resmi di NTB, dari target 43 dapur. Artinya, masih ada kekurangan sekitar empat hingga lima dapur yang belum beroperasi.
Persebaran dapur MBG juga sangat timpang. Di Kabupaten Bima, baru satu dapur yang beroperasi di Kecamatan Madapangga. Kota Bima pun hanya memiliki satu dapur.
Sementara di Lombok Barat sudah terdapat tujuh dapur aktif. Di Lombok Timur, ada sekitar 12 dapur yang mendaftar, namun hanya 8 sampai 9 yang telah berjalan hingga Mei 2025.
“Yang paling banyak memang di Lobar, Lotim, dan Loteng, rata-rata 10 ke atas yang sudah mendaftar. Tapi yang sudah operasional sampai Mei, Lobar baru tujuh, Lotim delapan atau sembilan,” paparnya.
Setiap dapur MBG rata-rata melayani lebih dari 3.000 anak sekolah. Sejak Juli, beberapa dapur juga mulai memperluas jangkauan pelayanan ke ibu hamil, melalui kolaborasi dengan Posyandu dan BKKBN.
“Mulai bulan Juli ini, sudah ada dua dapur di Lotim yang melayani ibu hamil lewat Posyandu, bekerja sama dengan BKKBN,” jelas Wahyudin.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan