Bahas Penguatan SMK Advokasi, Gubernur NTB dan Menikdasmen Komit Kurangi Pengangguran dan Kemiskinan

Mendikdasmen, Abdul Muti dan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal (Rimadwira)

NTB - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menerima kunjungan kerja Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof. Abdul Mu’ti, M.Ed, di ruang kerjanya, Kantor Gubernur NTB, pada Senin, 14 Juli 2025.

Pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan pendidikan vokasi, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Advokasi, sebagai langkah strategis menekan angka pengangguran dan kemiskinan di NTB.

“Kita senang sekali hari ini Pak Menteri Dikdasmen hadir di NTB. Hari ini kami berdiskusi penting dengan Pak Menteri mengenai penguatan SMK Advokasi, agar pendidikan kita tidak hanya mencetak lulusan, tetapi juga berkontribusi langsung dalam menurunkan pengangguran dan kemiskinan di NTB,” ujar Gubernur Miq Iqbal.

Gubernur menjelaskan bahwa penguatan SMK di NTB diarahkan pada sinkronisasi antara kebutuhan pasar kerja dengan keterampilan lulusan.

Ia juga menekankan pentingnya membangun Skill Centre yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan, baik di sekolah negeri maupun swasta.

“Tidak hanya negeri, tetapi juga sekolah advokasi swasta, yang link and match antara pasar dan pendidikan yang dibutuhkan termasuk Skill Centre juga tadi kita bahas dengan beliau,” imbuhnya.

Menteri Abdul Mu’ti menyambut positif langkah Pemprov NTB. Menurutnya, rencana tersebut sejalan dengan kebijakan nasional dalam pengembangan SMK, termasuk penerapan model SMK empat tahun.

Pada model ini, satu tahun terakhir akan difokuskan pada pelatihan langsung di dunia industri.

“Rencana pengembangan SMK yang dirancang Gubernur sejalan dengan apa yang menjadi kebijakan kami di tingkat nasional. Kami nanti akan ada SMK yang 4 tahun, yang 1 tahun terakhir itu mereka akan disiapkan untuk masuk dunia kerja,” jelasnya.

Tak hanya itu, integrasi SMK dengan Balai Latihan Kerja (BLK) juga menjadi perhatian. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan tambahan kompetensi melalui sertifikasi keahlian yang diakui dunia kerja.

“Kami juga mengembangkan SMK yang bekerja sama dengan BLK, sehingga dengan mereka praktik di BLK ini memiliki sertifikasi, sehingga mereka punya sertifikat yang sesuai dengan keahlian khusus mereka,” tambah Menteri Mu’ti.

Ia juga memaparkan rencana program SMK inklusif untuk anak-anak yang putus sekolah karena kendala ekonomi.

Program ini akan dimulai dengan kuota awal 1.000 peserta dan diperluas pada tahun-tahun mendatang.

“Kami ada program SMK untuk mereka yang putus sekolah karena kendala ekonomi. Kami berikan kesempatan untuk belajar. Untuk tahap pertama ada 1.000, dan ke depan akan kami tambahkan lagi di tahun-tahun yang akan datang,” ujarnya.