FITRA NTB Soroti Dampak Pemangkasan Anggaran, Kelompok Rentan Jadi Pihak Paling Terdampak

kegiatan Redaktur Meeting dan Media Briefing bersama HWDI NTB(Sumber:Youtube/NTB SATU)

NTB - Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat dinilai mulai memberikan dampak nyata terhadap berbagai layanan dasar masyarakat.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB menyoroti bahwa kelompok rentan menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari berkurangnya alokasi anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Direktur FITRA NTB, Ramli Ernanda, menjelaskan bahwa pemangkasan dana transfer ke daerah berpotensi mengurangi kualitas pelayanan publik yang selama ini sangat dibutuhkan masyarakat.

Menurutnya, anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kebijakan tersebut.

Baca juga: Pemulangan Jemaah Haji NTB 2026 Rampung, Empat Jemaah Masih Jalani Perawatan di Arab Saudi

Layanan Pendidikan dan Kesehatan Terancam

Ramli menilai akses terhadap pendidikan berkualitas dan fasilitas kesehatan dapat terganggu ketika anggaran mengalami pengurangan.

Anak-anak membutuhkan lingkungan belajar yang aman dan memadai, sementara perempuan hamil, lansia, serta penyandang disabilitas memerlukan dukungan layanan kesehatan dan infrastruktur yang layak.

Ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat masih sangat tinggi.

Ketika transfer anggaran berkurang, kemampuan daerah untuk membiayai program pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur ikut menurun.

Menurut FITRA NTB, penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) pada sektor pendidikan dan kesehatan terjadi cukup signifikan.

Kondisi ini berpotensi menghambat berbagai program pelayanan dasar yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.

Infrastruktur Lombok Tengah Masih Membutuhkan Perhatian

Selain sektor pendidikan dan kesehatan, FITRA NTB juga menyoroti kondisi infrastruktur di Kabupaten Lombok Tengah.

Hingga saat ini masih banyak ruas jalan yang membutuhkan perbaikan, baik di wilayah utara maupun selatan.

Padahal, Lombok Tengah merupakan salah satu kawasan strategis pariwisata nasional yang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Infrastruktur yang memadai menjadi faktor utama untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan mendukung sektor pariwisata.

Ramli menilai pemerintah pusat seharusnya memberikan dukungan yang lebih besar terhadap pembangunan infrastruktur di daerah tersebut agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.

Pendapatan Daerah Mengalami Penurunan

Berdasarkan hasil analisis APBD Lombok Tengah 2026, FITRA NTB mencatat pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar 14,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan ini dipicu oleh berkurangnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang mencapai 17,1 persen atau sekitar Rp399,4 miliar.

Sementara itu, total belanja daerah juga mengalami kontraksi hingga 11,8 persen.

Penurunan paling besar terjadi pada belanja modal yang berkaitan dengan pembangunan fisik, yakni mencapai 66,5 persen.

FITRA NTB menegaskan bahwa efisiensi anggaran seharusnya dilakukan dengan mengurangi pengeluaran yang kurang prioritas, bukan memangkas layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat.

Jika kondisi ini terus berlangsung, kelompok rentan akan menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.

Baca juga: PT NTB Perintahkan Jaksa Dalami Peran Mantan Bupati dan Sekda Lombok Timur dalam Kasus Korupsi Chromebook