Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Jadi Fokus, Sekda NTB Minta OPD Bergerak Bersama

Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair. (ntbprov.go.id)

NTB - Sekretaris Daerah NTB, Abul Chair, menegaskan seluruh aparatur pemerintah harus memiliki visi dan langkah yang sejalan dalam mendukung tiga agenda utama pembangunan Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda).

Tiga agenda prioritas tersebut meliputi pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program Desa Berdaya, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata kelas dunia.

"Ketika Pak Gubernur menyampaikan program unggulannya, itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkannya. Semua perangkat daerah harus bergerak dalam satu arah dan tidak berjalan sendiri-sendiri," ujar Abul Chair usai memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) bersama seluruh pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, pola kerja birokrasi saat ini harus berorientasi pada hasil yang nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak hanya dituntut menjalankan program dan menyerap anggaran, tetapi juga memastikan setiap kegiatan memberikan dampak yang terukur.

"Arah pembangunan sudah jelas, yakni menurunkan angka kemiskinan hingga menuju nol kemiskinan ekstrem. Yang harus menjadi fokus adalah hasil dan dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.

Baca juga: Bukit Malimbu, Spot Terbaik Menikmati Sunset dan Panorama Tiga Gili di Lombok

Abul Chair secara khusus menyoroti program Desa Berdaya yang menjadi salah satu instrumen utama pemerintah daerah dalam upaya mengurangi kemiskinan. Ia menekankan bahwa keberhasilan program tidak diukur dari jumlah kunjungan ke desa atau besarnya anggaran yang dikeluarkan, melainkan dari perubahan kondisi masyarakat setelah mendapatkan intervensi pemerintah.

"Jangan hanya menghitung berapa kali kita datang ke desa atau berapa besar anggaran yang sudah dibelanjakan. Desa Berdaya bukan sekadar memberi bantuan, tetapi memberdayakan masyarakat. Yang harus terlihat adalah perubahan sebelum dan sesudah bantuan diberikan," tegasnya.

Ia menambahkan, bantuan yang disalurkan melalui program Desa Berdaya harus mampu menjadi pengungkit peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap program wajib memiliki indikator keberhasilan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam aspek pengawasan, Abul Chair memastikan pengendalian dilakukan sejak tahap awal perencanaan. Inspektorat dilibatkan untuk melakukan pemantauan secara berkelanjutan mulai dari proses verifikasi usulan, penyaluran bantuan, hingga pelaksanaan program di lapangan.

"Pengawasan tidak dilakukan setelah kegiatan selesai. Sejak tahap pra-perencanaan hingga pelaksanaan, semuanya dipantau secara berkelanjutan agar program berjalan sesuai tujuan," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan bantuan yang diberikan benar-benar digunakan sesuai proposal yang telah diverifikasi dan dinilai layak.

"Pastikan usaha yang dijalankan dan penggunaan anggaran benar-benar sesuai dengan proposal yang diajukan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat," katanya.

Baca juga: Kasus Combine Harvester Sumbawa Barat Dilaporkan ke Kejagung, Kejari Tegaskan Fokus Lanjutkan Penyidikan

Meski program Desa Berdaya hanya memberikan bantuan satu kali dalam setahun dengan nilai sekitar Rp300 juta per desa, Abul Chair menegaskan program tersebut bukan satu-satunya instrumen untuk menghapus kemiskinan ekstrem. Desa Berdaya berfungsi sebagai pengungkit yang akan diperkuat oleh berbagai program intervensi pemerintah lainnya.

"Pemerintah memiliki banyak program yang saling mendukung. Desa Berdaya adalah salah satu pengungkit untuk mempercepat pengurangan kemiskinan ekstrem. Semua program harus bergerak bersama menuju tujuan yang sama," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Sekda NTB juga meminta seluruh pejabat eselon II untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dan menghilangkan ego sektoral dalam menjalankan program pembangunan daerah.

Menurutnya, sinergi antar-OPD menjadi kunci utama dalam mewujudkan target pembangunan dan menyukseskan program prioritas yang telah dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.