Efisiensi BBM, Parkiran Pemkot Mataram Mendadak Penuh Sepeda

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyiapkan areal parkir sepeda, untuk mendukung kebijakan penggunaan sepeda bagi pejabat eselon II. Senin (6/4-2026). (ANTARA/Nirkomala.)

NTB - Sebagai upaya nyata mendukung penghematan bahan bakar minyak (BBM), jajaran petinggi Pemerintah Kota Mataram, mulai dari Wali Kota hingga pejabat eselon II, resmi beralih menggunakan sepeda untuk berdinas mulai Senin (6/4).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, H Lalu Alwan Basri, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan kesepakatan bersama guna menekan pengeluaran anggaran daerah untuk bahan bakar kendaraan operasional.

"Kebijakan penggunaan sepeda ke kantor bagian upaya efisiensi anggaran dalam penggunaan BBM untuk kendaraan dinas, yang telah disepakati bersama," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H Lalu Alwan Basri di Mataram, Senin(6/4/2026).

Baca juga: Resep Sate Rembiga Khas Lombok Ala Ibu Sinaseh, Empuk, Pedas, dan Anti Gagal

Implementasi aturan baru ini mengubah pemandangan di area Kantor Wali Kota Mataram. Lahan parkir yang biasanya sesak oleh deretan mobil dinas mewah kini tampak lowong, digantikan oleh barisan sepeda. Perubahan ini juga diikuti oleh kendaraan dinas milik Wali Kota, Wakil Wali Kota, hingga Sekda sendiri.

Terkait unit yang dikendarai, pemerintah memberikan kebebasan penuh bagi para pejabat untuk memilih jenis sepeda yang mereka sukai, baik itu teknologi modern maupun gaya klasik.

"Silakan, mau pakai sepeda listrik, konvensional atau sepeda ontel boleh-boleh saja yang penting bisa efisiensi dan ramah lingkungan," katanya.

Baca juga: Plecing Kangkung Khas Lombok: Resep Autentik yang Segar dan Pedas

Meski demikian, kebijakan ini tetap mempertimbangkan sisi logistik. Pemerintah menetapkan batasan jarak rumah bagi pejabat yang diwajibkan bersepeda. Mereka yang berdomisili dalam radius maksimal 5 kilometer dari tempat kerja wajib menggowes sepeda. Sementara bagi yang tinggal lebih jauh, masih diperkenankan menggunakan transportasi pilihan lainnya.

Guna memastikan aturan berjalan tertib, Pemkot Mataram telah mengeluarkan surat edaran resmi. Dari hasil pengecekan, mayoritas pejabat eselon II di lingkungan Pemkot Mataram tinggal di area perkotaan dengan jarak tempuh ke kantor kurang dari 5 kilometer.

Penerapan bersepeda pekan ini masih dalam tahap uji coba di level pimpinan. Namun, ada rencana untuk memperluas kebijakan ini ke seluruh pegawai dengan opsi penyediaan bus khusus ASN di masa mendatang.

"Untuk rencana penggunaan bus ASN, saat ini kami masih menunggu kajian dan opsi-opsi lain dari Dinas Perhubungan agar operasional lebih optimal," katanya.