APPSBDI Minta Pemprov NTB Siapkan Solusi Usai Larangan Sapi Kembali ke Daerah

APPSBDI Minta Pemprov NTB Siapkan Solusi Usai Larangan Sapi (Sumber:Youtube/NTB SATU)
NTB - Asosiasi Peternak dan Pedagang Sapi Bima Dompu Indonesia atau APPSBDI menyatakan setuju terhadap kebijakan larangan sapi kurban kembali masuk ke NTB setelah dikirim ke wilayah Jabodetabek.

Kebijakan tersebut dianggap penting untuk mencegah masuknya penyakit hewan yang dapat mengancam kesehatan ternak di Nusa Tenggara Barat.

Ketua APPSBDI NTB, Furqan Sangiang mengatakan aturan tersebut sebenarnya sudah diterapkan sejak beberapa tahun terakhir.

Karena itu, para peternak dan pedagang sapi pada dasarnya memahami alasan pemerintah menerapkan kebijakan tersebut.

Meski demikian, Furqan meminta Pemerintah Provinsi NTB tidak hanya mengeluarkan aturan larangan, tetapi juga memberikan solusi nyata bagi peternak dan pedagang sapi yang masih memiliki ternak belum terjual di Jabodetabek.

Baca juga: Proyek Jalan Lenangguar – Lunyuk Ditarget Rampung Akhir Mei 2026

APPSBDI Usulkan Kandang Penampungan di Jabodetabek

Menurut Furqan, salah satu solusi yang dapat dilakukan pemerintah adalah menyediakan kandang sementara di lokasi penjualan sapi kurban di Jabodetabek.

Langkah tersebut dinilai penting agar sapi yang belum laku tetap memiliki tempat penampungan yang layak.

Ia menjelaskan, tanpa adanya solusi tersebut, pedagang sering terpaksa menjual sapi dengan harga murah melalui sistem lelang agar tidak mengalami kerugian besar.

Kondisi ini tentu merugikan peternak maupun pedagang yang telah mengeluarkan biaya besar untuk pengiriman ternak.

Selain menyediakan kandang, APPSBDI juga berharap pemerintah membantu mempromosikan sapi asal NTB kepada relasi atau masyarakat di Jabodetabek.

Dengan promosi yang lebih luas, peluang penjualan sapi kurban dinilai akan semakin meningkat.

Furqan menegaskan bahwa bisnis pengiriman sapi dari Bima dan Dompu memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah atau PAD NTB.

Pendapatan tersebut berasal dari berbagai retribusi seperti pelayanan kesehatan hewan dan penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH.

Karena itu, ia berharap pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap keberlangsungan usaha para peternak dan pedagang sapi di NTB.