Dana Insentif Rp3 Miliar Diharapkan Jadi Modal Tingkatkan PAD Kota Mataram

Dana Insentif Rp3 Miliar Diharapkan Jadi Modal Tingkatkan PAD Kota Mataram(Sumber:Youtube/lombokpost)

NTB - Pemerintah Kota Mataram kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan Creative Financing Award 2026 dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Regional Nusa Tenggara dan Maluku.

Penghargaan tersebut membawa tambahan dana insentif sekitar Rp3 miliar yang diharapkan mampu membantu penguatan ekonomi daerah.

DPRD Kota Mataram menilai penghargaan ini bukan hanya sekadar pencapaian administratif.

Dana insentif yang diterima harus benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung sektor penghasil Pendapatan Asli Daerah atau PAD agar kondisi fiskal daerah semakin kuat.

Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto, meminta pemerintah daerah lebih fokus menggunakan tambahan anggaran tersebut untuk sektor yang memiliki potensi besar meningkatkan pendapatan daerah, terutama pasar tradisional dan parkir.

Baca juga: Berkas Kasus Narkotika Eks Kapolres Bima Kota Masuk Kejati NTB

Pasar Tradisional Dinilai Masih Belum Maksimal

Menurut Irawan, kondisi pasar tradisional di Kota Mataram masih membutuhkan perhatian serius.

Sejumlah pasar dinilai belum tertata dengan baik sehingga kenyamanan pedagang dan pembeli masih kurang maksimal.

Ia mencontohkan Pasar ACC dan Pasar Kebon Roek yang dianggap memiliki potensi ekonomi besar, tetapi hingga kini revitalisasi pasar belum memberikan perubahan signifikan.

Padahal pasar tradisional merupakan pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang dapat menjadi sumber PAD cukup besar jika dikelola optimal.

Karena itu, DPRD mendorong Pemkot Mataram mengarahkan dana insentif Rp3 miliar untuk memperbaiki fasilitas pasar, meningkatkan kenyamanan lingkungan, dan mendukung aktivitas perdagangan masyarakat.

Sektor Parkir Dinilai Punya Potensi Besar

Selain pasar, sektor parkir juga menjadi perhatian DPRD Kota Mataram,Irawan menilai pendapatan parkir selama ini belum tergarap secara maksimal meski memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD.

Ia meminta pemerintah daerah segera melakukan uji petik parkir agar dapat mengetahui potensi riil pendapatan dari sektor tersebut.

Menurutnya, langkah itu penting untuk memastikan pengelolaan parkir berjalan lebih transparan dan efektif.

DPRD juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang semakin menantang akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.